BP Tapera Puji Keterhunian Maros 95%, Ketua REI Sulsel Sentil Birokrasi BPN & Usul KPR 40 Tahun
0 menit baca
Maros — Sektor perumahan rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mencuri panggung nasional. Angka keterhunian rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah ini melonjak tajam. Di tengah gegap gempita pencapaian tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turun langsung ke lapangan membawa sederet 'ultimatum' bagi para pengembang.
Berdasarkan hasil pantauan terhadap lebih dari 4.000 unit rumah subsidi di Sulsel, tingkat keterhunian mencatatkan angka fantastis: 93,91 persen. Sorotan utama jatuh pada Kabupaten Maros yang sukses memecahkan rekor keterhunian hingga 95,01 persen (724 rumah telah terhuni).
Dari total 71 kawasan perumahan yang dipantau, 43 di antaranya berada jauh di atas rata-rata nasional. Rapor biru ini praktis menahbiskan Maros sebagai 'barometer' ekosistem MBR untuk kawasan Indonesia Timur.
Ultimatum Tapera: Wajib Pasang Plat dan Jaga Mutu
Capaian gemilang ini dibedah dalam pertemuan strategis yang dihadiri langsung oleh para petinggi BP Tapera: Komite Tapera Eko Heri Purwanto, Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Simatupang, serta Direktur Operasi Pemanfaatan Muh. Naufal Amari.
Turut hadir dalam meja bundar tersebut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel H. Badris Salam, Sekum APERSI Irwan Hasan, Bupati Maros, hingga deretan pimpinan perbankan mitra (BNI, Bank Sulselbar, BTN, BRI, dan BSN).
Dalam pemaparannya, Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muh. Naufal Amari, tak hanya melempar pujian, tetapi juga instruksi tegas. Ia mewajibkan setiap rumah subsidi di Sulsel dipasangi plat atau stiker "KPR Sejahtera".
"Kebijakan ini mutlak guna memastikan transparansi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta menegaskan status legalitas rumah bersubsidi pemerintah," tegas Naufal.
Tak berhenti di situ, Naufal juga memberikan peringatan keras (warning) terkait kualitas bangunan. "Jangan sampai ada laporan atau aduan mutu konstruksi rumah yang buruk hingga masuk ke ranah hukum atau melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)," ancamnya di hadapan para pengembang.
Dari kacamata pencapaian, Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Simatupang, memaparkan bahwa target penyaluran FLPP tahun ini melonjak menjadi 350 ribu unit. "KPR FLPP di Sulsel saat ini sudah menembus 76 persen dan diproyeksikan paripurna 100 persen pada November 2026," urainya.
Prestasi ini diperkuat oleh pernyataan Komite Tapera Eko Heri Purwanto yang mengukuhkan posisi Sulsel di peringkat ke-3 secara nasional, menjadikannya representasi nyata keberhasilan pembangunan infrastruktur pemukiman di wilayah timur Indonesia.
'Serangan Balik' REI Sulsel: Sentil BPN dan Usul Tenor 40 Tahun
Jika BP Tapera fokus pada kepatuhan aturan, DPD REI Sulsel memanfaatkan forum level dewa ini untuk membongkar karut-marut di lapangan. Ketua DPD REI Sulsel, H. Badris Salam, secara blak-blakan menyoroti bahwa biang kerok lambatnya suplai rumah bukan hanya pada aturan LP2B dan LSD, atau mahalnya BPHTB.
Mantan pekerja konstruksi yang kini merajai bisnis properti ini menunjuk langsung lambatnya birokrasi di instansi pertanahan.
"Seringkali user (pembeli) sudah ada, bangunan sudah berdiri kokoh, tetapi sertifikatnya tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini masih menjadi hambatan utama kita di lapangan," sentil Badris dengan nada tegas, menyuarakan frustrasi para pengembang.
Tak sekadar melayangkan kritik, Badris juga membawa gagasan out of the box untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang kian tergerus inflasi. Ia mendesak pemerintah dan perbankan untuk mengkaji opsi perpanjangan tenor angsuran KPR hingga 40 tahun. Sebuah langkah radikal yang diyakini ampuh meringankan cicilan masyarakat kelas bawah.
Menanggapi berbagai dinamika panas di meja diskusi tersebut, Bupati Maros tampil menyejukkan suasana. Ia bersyukur atas predikat daerahnya dan menjamin bahwa Pemkab Maros siap menggelar 'karpet merah' bagi pengembang yang ingin berinvestasi.
Pekerjaan rumah ke depan memang tak mudah. Di luar urusan birokrasi, ancaman rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) masih menghantui perbankan. Namun, lewat sinergi tajam antara ketegasan regulasi BP Tapera dan agresivitas advokasi REI Sulsel, ekosistem perumahan MBR di kawasan ini diyakini akan terus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan.
