3.326 Kasus Premanisme Ditindak, Legislator Apresiasi Kapolri Tegas Menjawab Keresahan Publik
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang berhasil menindak 3.326 kasus premanisme selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional. Menurutnya, tindakan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
“Sejak operasi dimulai pada 1 Mei 2025, Polri telah menindak 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini menunjukkan kehadiran negara yang nyata dalam menjaga ketertiban dan memberi rasa aman bagi masyarakat,” ujar Tandra, Sabtu (10/5/2025).
Tandra juga menegaskan bahwa langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menanggapi keresahan publik sangat diperlukan. Menurutnya, tindakan premanisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya untuk menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.
“Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas, cepat, dan responsif dalam menanggulangi berbagai gangguan keamanan. Ini sangat penting untuk merespons aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat luas,” lanjutnya.
Selain itu, Tandra mengapresiasi keberhasilan Polri dalam memberantas kejahatan lainnya, seperti upaya penggagalan penyelundupan 71 kg sabu di Jambi pada awal Mei 2025. Ia juga mendukung penuh pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang sejak dibentuk pada 4 November 2024 telah menangani 1.271 kasus. Dalam kasus terbaru, polisi berhasil menyita dana sebesar Rp 530 miliar dari ribuan rekening bank terkait judi online ilegal.
“Ini pencapaian yang luar biasa. Upaya ini tidak hanya menunjukkan ketegasan Polri dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam melindungi masyarakat dari praktik kejahatan yang merugikan banyak pihak,” ungkap Tandra.
Tandra juga menyoroti pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Ia menambahkan bahwa nilai omzet dari kasus ini mencapai Rp 59 miliar, yang menunjukkan respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara.
“Keberhasilan Polri dalam menanggulangi kejahatan lintas negara ini sangat patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap rakyat Indonesia dari potensi bahaya yang lebih besar,” tegas Tandra.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyatakan bahwa Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan langkah konkret dalam upaya Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi di Indonesia.
“Operasi ini adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Irjen Sandi Nugroho.
