Iqra Zulfikar Soroti Tambang di Luwu Raya Dikuasai Perusahaan Asing dan Non-Lokal: Rakyat Sulsel Hanya Jadi Penonton
0 menit baca
.png)
Makassar - Ketua Perisai Garuda Regional Sulawesi, Muhammad Iqra Zulfikar Wisnu, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya eksploitasi tambang di kawasan Luwu Raya oleh perusahaan multi nasional dan kontraktor dari luar daerah. Menurutnya, fenomena ini bukan hanya menyingkirkan pengusaha lokal, tetapi juga mengakibatkan potensi kerugian ekonomi daerah dalam skala besar.
Iqra yang juga mantan Ketua Umum PB IKAMI Sulsel itu menyebut, seharusnya sektor tambang di Sulawesi Selatan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan justru memperkuat dominasi asing dan aktor luar.
“Bagaimana mungkin tambang di tanah kita, tapi kontraktornya dari luar daerah, pengusaha suplainya juga dari luar, dan bahkan bahan bakar solarnya pun dipasok oleh perusahaan luar Sulsel? Ini praktik ketimpangan yang dipelihara,” ujar Iqra kepada wartawan, Selasa (25/6).
Tambang Kaya, Rakyat Tetap Sengsara
Iqra menyoroti ketimpangan yang kian mencolok di lapangan. Proyek-proyek pertambangan besar di Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu, didominasi oleh perusahaan multi nasional dan subkontraktor luar Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelibatan pengusaha dan kontraktor lokal masih sangat minim, bahkan nyaris tak terdengar.
“Jangan Hanya Mengeruk kekayaan di daerah kita dan membuat kegaduhan sementara Para pengusaha dan UMKM lokal hanya jadi penonton. Padahal dari tambang ini miliaran rupiah berputar tiap bulan. Tapi tidak satu sen pun mampir ke kantong rakyat Sulsel secara langsung,” tegas Iqra.
Lebih lanjut, ia mencontohkan perusahaan penyedia solar industri yang digunakan dalam aktivitas tambang juga berasal dari luar provinsi. Akibatnya, kendaraan operasional tambang dengan pelat luar daerah menyumbang pajak kendaraan bermotor ke provinsi lain, bukan ke kas Pemprov Sulsel atau kabupaten setempat.
Kerugian Ekonomi Daerah Tak Terlihat Tapi Nyata
Iqra mengungkapkan bahwa ada potensi kerugian tidak langsung yang besar, antara lain:
- Hilangnya potensi pajak kendaraan dan bahan bakar yang seharusnya bisa masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel.
- Terpinggirkannya pelaku usaha lokal dalam rantai pasok tambang yang selama ini dimonopoli kontraktor luar.
- Kegagalan distribusi manfaat ekonomi tambang ke masyarakat lokal, khususnya di sekitar wilayah konsesi tambang.
“Sulsel rugi dua kali. Sumber dayanya diambil, tapi uang dan pajaknya dinikmati daerah lain. Ini ketidakadilan struktural yang harus dihentikan,” ujarnya.
Desak Presiden Prabowo, Menteri ESDM, Gubernur, hingga Kepala Daerah Bertindak Tegas
Atas kondisi tersebut, Iqra mendesak intervensi dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dan Menteri ESDM, untuk mengevaluasi ulang seluruh kebijakan pengelolaan tambang di Sulawesi Selatan, khususnya di kawasan Luwu Raya.
Ia juga meminta Gubernur Sulsel, Bupati Luwu Raya, hingga Wali Kota Palopo untuk tidak tinggal diam melihat ketimpangan distribusi ekonomi tambang yang terjadi secara sistemik.
“Ini bukan sekadar soal investasi, ini soal keadilan ekonomi. Kalau daerah hanya jadi tempat ambil kekayaan tapi tidak merasakan hasilnya, itu kolonialisme gaya baru,” tegasnya.
Iqra menekankan bahwa saatnya pemerintah daerah memperkuat regulasi kemitraan lokal dan mewajibkan perusahaan tambang untuk melibatkan pengusaha dan kontraktor lokal Sulsel dalam setiap aktivitasnya.
Rakyat Butuh Keadilan, Bukan Janji
Sebagai aktivis muda yang vokal menyuarakan hak-hak masyarakat daerah sekaligus putra asli Luwu Raya, Iqra menegaskan bahwa tugas negara bukan hanya menarik investor, tetapi memastikan manfaatnya dinikmati rakyat sekitar.
“Kalau negara ini berpihak pada keadilan sosial, maka tak boleh ada warga yang hanya jadi penonton di atas tanahnya sendiri. Tambang bukan sekadar urusan produksi, tapi keadilan,” pungkasnya.
